BGN Gerak Cepat Bentuk Tim Investigasi dan Evaluasi Dapur SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat menanggapi sejumlah permasalahan yang muncul dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga ini membentuk tim investigasi khusus guna menangani dugaan keracunan yang menimpa sebagian penerima manfaat. Tim ini terdiri dari gabungan tim independen yang dibentuk BGN serta dukungan eksternal dari Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diperiksa secara intensif untuk memastikan keamanan pangan. Langkah ini diambil agar kejadian luar biasa, seperti dugaan keracunan, dapat diusut tuntas sekaligus dicegah agar tidak terulang kembali. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh mulai dari rantai pasokan bahan makanan, penyimpanan, hingga proses pengolahan di dapur.

Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN juga menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban yang terdampak dugaan keracunan MBG. Hal ini ditegaskan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang menjadi prioritas penerima program. BGN ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun peserta program yang terbebani akibat insiden tersebut.

Selain itu, BGN telah menyiapkan hotline khusus bagi masyarakat umum. Melalui saluran ini, masyarakat dapat melaporkan segala persoalan terkait program MBG, mulai dari kualitas makanan hingga dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara di lapangan. Hotline tersebut diharapkan mempercepat deteksi dini masalah sekaligus menjadi media komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat.

Guna meningkatkan standar pelayanan, BGN merilis aturan baru yang lebih ketat. Mulai saat ini, setiap dapur penyedia makanan MBG wajib dipimpin oleh seorang chef bersertifikasi. Kebijakan tersebut diyakini mampu menjamin mutu serta keamanan makanan yang disajikan. Dengan adanya tenaga profesional, proses pengolahan makanan diharapkan lebih higienis dan sesuai dengan standar gizi.

Tidak berhenti di sana, BGN juga menegaskan komitmennya untuk menghentikan penggunaan produk makanan olahan pabrik dalam program MBG. Keputusan ini diambil karena makanan instan atau olahan pabrikan dinilai berisiko menurunkan kualitas gizi dan rawan menimbulkan masalah kesehatan jika tidak terkontrol dengan baik.

Sebagai gantinya, menu MBG akan berfokus pada bahan pangan lokal hasil produksi masyarakat sekitar. Pendekatan ini tidak hanya memberikan jaminan mutu dan kesehatan, tetapi juga mendorong roda perekonomian warga. Dengan memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, program MBG diharapkan menjadi lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Langkah reformasi yang ditempuh BGN ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek darurat seperti penanganan insiden, tetapi juga pada transformasi sistemik yang memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan kombinasi pengawasan ketat, keterlibatan profesional, serta pemanfaatan pangan lokal, program MBG diyakini dapat terus berjalan dengan lebih aman dan berkelanjutan.